Penggunaan Denda Damai Dalam Tindak Pidana Ekonomi

Abstract

Salah satu wewenang yang diberikan Undang-Undang Kejaksaan yang baru adalah wewenang Jaksa Agung
menggunakan denda damai dalam tindak pidana ekonomi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Namun,
wewenang Jaksa Agung tersebut masih membutuhkan penjelasan, khususnya mengenai hukum acara.
Berdasarkan hasil penelitian secara normative, diperoleh kesimpulan bahwa hukum acara denda damai dalam
tindak pidana ekonomi merupakan hukum acara yang berdasarkan asas-asas hukum penuntutan. Adapun ruang
lingkup hukum acara denda damai tersebut meliputi pengaturan tentang subjek, objek, pendelegasian
wewenang, tahapan, metode, serta syarat penggunaan denda damai. Penggunaan denda damai merupakan
eksclusive authority Jaksa Agung selaku penuntut umum tertinggi berdasarkan asas opurtunitas. Wewenang
penggunaan denda damai dapat didelegasikan Jaksa Agung kepada pejabat yang ditunjuk oleh Jaksa Agung.
Penggunaan denda damai yang murni, dilakukan sebelum penuntut umum melimpahkan perkara ke pengadilan,
sedangkan penggunaan denda damai yang tidak murni, dilakukan setelah penuntut umum melimpahkan perkara
ke pengadilan. Ruang lingkup tindak pidana ekonomi yang dapat dilakukan penghentian penyidikan atau
penuntutan karena adanya pembayaran denda damai dari tersangka/terdakwa dapat diartikan sempit, yakni tindak
pidana ekonomi yang diatur dalam undang-undang tindak pidana ekonomi atau dalam arti luas, yakni tindak pidana
yang memiliki dampak terhadap perekonomian negara.