Penguatan Fungsi Kesehatan Yustisial melalui Pembangunan RSU Adhyaksa

Yusnelvi  Saragih

doi:10.64843/prolev.v3i3.80

Authors

Yusnelvi Saragih

DOI:

https://doi.org/10.64843/prolev.v3i3.80

Keywords:

Penegakan Hukum, Kesehatan Yustisial, Rehabilitasi, Rumah Sakit Adhyaksa

Abstract

The rise in narcotics cases, overcrowding in correctional institutions, and the limited availability of judicial health services necessitate healthcare facilities that support the law enforcement process quickly, objectively, and accountably. The urgency of this paper arises from the need to strengthen the judicial health function of the Prosecutor's Office through the construction of Adhyaksa General Hospital (RSU Adhyaksa) as a facility that can provide assessment, rehabilitation, clinical forensics, and medical care to parties proven to be in conflict with the law. This study uses a policy analysis method, comparing three policy options: the status quo, collaboration with external hospitals, and the construction of a hospital managed directly by the Prosecutor's Office. The results show that the third option has the highest legal effectiveness, is strictly regulated, and has significant potential to contribute to recovery and reduce overcrowding. This study concludes that Adhyaksa General Hospital is a strategic instrument in realizing humane, transparent, and corruption-free law enforcement, in accordance with the direction of national criminal justice system reform.

References

Burhanuddin, ST. “Hukum Berdasarkan Hati Nurani (Sebuah Kebijakan Penegakan Hukum Berdasarkan Keadilan Restoratif).” In Pidato Pengukuhan Guru Besar Tidak Tetap Universitas Jenderal Soedirman. Purwokerto: Universitas Jendral Soedirman, 2021.

Harkrisnowo, Harkristuti. “Refleksi Perjalanan Panjang Hukum Pidana Indonesia.” Disampaikan dalam Lokakarya dan Training of Trainers KUHP Baru Tahun 2023 yang diselenggarakan Bidang Studi Hukum Pidana FH UI bekerja sama dengan Djokosoetono Research Center, Depok, 24-26 Agustus 2023. (2023).

Kejaksaan Republik Indonesia. Naskah Akademik Pusat Kesehatan Yustisial Kejaksaan Republik Indonesia. Indonesia, 2022.

Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (RPJPN), 2024.

Reda Manthovani, and Rudi Pradisetia Sudirdja. Panduan Memahami Asas-Asas KUHP Nasional (Untuk Penegak Hukum, Mahasiswa Dan Akademisi). Jakarta: STIH Adhyaksa, 2024.

Sudirdja, Rudi Pradisetia. “5 Bentuk Diskresi Jaksa : Solusi Mengatasi Kepadatan Lapas Indonesia.” The Prosecutor Law Review 1, no. 2 (2023): 88–117.

———. Jaksa Dan Hukum Acara Pidana. Yogyakarta: Nasmedia, 2024.

Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;

Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 Tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Peraturan Jaksa Agung Nomor: Per-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;

Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit;Bruggink, J.J.H. Refleksi tentang Hukum. (Bandung: Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, 1999).