Problematika dan Prospek Pengaturan Proses Hukum Penganan Perkara Koneksitas

Indra Aprio Handry Saragih

doi:10.64843/prolev.v2i3.55

Authors

Indra Aprio Handry Saragih Kejaksaan Negeri Sleman

DOI:

https://doi.org/10.64843/prolev.v2i3.55

Keywords:

Judicial connection, Prospek pengaturan koneksitas, problem

Abstract

Since the enactment of Joint Decision Number KEP/B/61/XII/1971, the Criminal Procedure Code (KUHAP) and the Military Judiciary Law, which regulate the legal process for handling connectivity cases, most connectivity cases have not been processed as connectivity cases. This research is normative legal research related to the systematics of law with a legislative approach. The results of this research indicate that the failure to implement connectivity according to KUHAP and the Military Judiciary Law is due to the connectivity norms being lex imperfecta, meaning that if these norms are not implemented, there are no sanctions for law enforcement officers. The central role of the prosecution in handling connectivity cases is granted by law to the Attorney General to coordinate, control, and conduct investigations, inquiries, and prosecutions of criminal acts committed jointly by civilians and military personnel. The Attorney General delegates part of the prosecutorial authority to the General Auditor for prosecution purposes. This is the embodiment of the dominus litis principle and the single prosecution system, which means that all prosecutorial authority is under the supervision and control of the Attorney General as the highest public prosecutor, especially within the new structure of the Military Criminal Attorney General. The Military Criminal Attorney General has duties and authority in the technical coordination of prosecution in handling connectivity cases and acts as a catalyst in handling connectivity cases through connectivity examination procedures.

References

BUKU

Buaton, Tiarsen, Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Mahkamah Agung, dalam Jufrina Rizal dan Suhariyono AR (Ed), Demi Keadilan Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana Enam Dasawarsa Harkristuti Harkrisnowo, Jakarta: Pustaka Kemang, 2016

Effendy, Marwan, Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya dari Perspektif Hukum, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2005.

Hamzah, Andi, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi revisi, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.

, Hukum Acara Pidana Indonesia, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2015.

Hiariej, Eddy O.S, Hukum Acara Pidana, Tangerang: Universitas Terbuka, 2017.

Marzuki, Peter Mahmud, Penelitian Hukum edisi revisi, Jakarta: Prenada Media Group, 2005.

Mulyana, et. al, Mandat Konstitusional Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer, edisi kesatu, Depok: Raja Grafindo Persada, 2020.

Mulyadi, Lilik, Hukum Acara Pidana, Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2007.

Ngani, Nico, et.al., Mengenal Hukum Acara Pidana, Seri 3, Yogyakarta: Liberty, 1985.

Pusat Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Pokok-Pokok Hasil Sarasehan Terbatas Platform Upaya Optimalisasi Pengabdian Institusi Kejaksaan, Kejaksaan Agung RI, Jakarta: Kejaksaan Agung RI, 1999.

Soekanto, Soerjono, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta: UI Press, 2006..

Soesilo, R, KUHP Dengan Penjelasannya, Bogor: Politeia, 1991.

Sumaryanti, Peradilan Koneksitas Di Indonesia Suatu Tinjauan Ringkas, Jakarta: Bina Aksara, 1987.

Sujono, Marsekal Muda TNI (Purn), Peradilan Koneksitas: Problematika dan Prospektif, Jakarta: Campustaka, 2023.

Zainal, Amirudin dan Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004.

JURNAL

Hidayat, Nur, “Kedudukan Jaksa dalam Penyidikan Tipikor Berdasarkan UU No. 16 Tahun 2004” Jurnal Yustitia. Vol. 11, No. 1 (Mei 2011).

Jurio, Faldi Ahmad, “Eksistensi Peradilan Koneksitas dalam Perkra Tindak Pidana Korupsi Indonesia Pasca Lahirnya Komisi Pemberantasan Korupsi”, JOM, Fakultas Hukum Univeritas Riau, Vol. IV No. 2 (Juli-Desember 2019).

Lapae, Kelaesar Anna Hasanah, et.al, “Kewenangan Jaksa Agung Muda Bidang Pidana Militer Dalam Penuntutan Tindak Pidana Koneksitas”, Jurnal of Lex Generalis (JLS), Vol. 3, No. 9 (September 2022).

Widodo, Tedhy. "Gugatan Pihak Ketiga Terhadap Eksekusi Barang Sitaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi." Jurnal Magister Hukum Udayana, Vol.7, No. 2 (2018).

MAKALAH

Naskah akademik rancangan undang-undang tentang hukum acara pidana tahun 2012.

Manurung, Tanti A, Materi Koordinasi Teknis Penuntutan

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia Dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia.

Keputusan Bersama Nomor: 2196/M/XII/2021, Nomor: 270 Tahun 2021 dan Nomor: KEP/1135/XII/2021 tentang Pembentukan Tim Tetap Penyidikan Perkara Pidana Koneksitas.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 74/Pid.Sus-Tpk/2022/Pn.Jkt Pst, 22 Pebruari 2023.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 17-K/PMT-II/AL/VII/2011 tangal 11 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 19-K/PMT-II/AL/VII/2011 tangal 11 Oktober 2011.

Putusan Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta Nomor: 18-K/PMT-II/AL/VII/2011 tangal 11 Oktober 2011.

INTERNET

CNN Indonesia, “Jejak kasus korupsi heli AW-101 hingga disetop Puspom TNI”, https://www.cnnindonesia.com/nasional/20211228091630-12-739428/jejak- kasus-korupsi-heli-aw-101-hingga-disetop-puspom-tni.

Kejaksaan Tinggi Daerah Istimewa Yogyakarta, Focus Group Discussion (FGD) “Bidang Pidana Militer Kejati DIY”. https://www.kejatidiy.go.id/focus_group_discussion_fgd_bidang_pidana_militer_kejati_diy_berita931.html?sess=18d4fb4bb661725abb4f8e0eb415bd05.

Penkum Kejati Riau, “Sosialisasi Dan Focus Group Discussion (FGD) Jaksa Agung Muda Pidana Militer Dalam Penanganan Perkara Koneksitas” https://kejati-riau.kejaksaan.go.id/news/detail/2022/215/siaran-pers--sosialisasi--fgd- jampidmil-dalam-penanganan-perkara-koneksitas.

Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Direktori, http://sipp.pn- jakartapusat.go.id/list_jadwal_sidang/search/2/12/10/2022#,